01 Januari 2019 05:17:03
Ditulis oleh Admin

Mengenal Hak, Kewajiban Dan Fungsi BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban Dan Larangan BPD

  • Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi:

  1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
  • Tugas dan Wewenang BPD

Tugas dan wewenang BPD adalah :

  1. Memprakarsai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan bersama Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa;
  2. Menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam hal pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru;
  3. Menerima Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan tertulis dari Kepala Desa disetiap akhir tahun anggaran;
  4. Memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir;
  5. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  6. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  7. Menyelenggarakan musyawarah desa dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  8. Melaporkan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat;
  9. Menerima Laporan Nama Calon Kepala Desa Terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menyampaikannya kepada Bupati melaui Camat;
  10. Mengusulkan, membahas dan menyepakati Peraturan Desa;
  11. Membahas musyawarah bersama Kepala Desa tentang Rancangan APBDes yang diajukan oleh Kepala Desa;
  12. Menyelenggarakan dan ikut serta dalam musyawarah desa bersama Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  13. Membahas pengelolaan kekayaan milik desa bersama Kepala Desa berdasarkan Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa;
  14. Menerima hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dari masyarakat desa;
  15. Memberikan pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  16. Mengikuti sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan dari Bupati;
  17. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.
  • Hak BPD

BPD berhak untuk :

  1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk :

  1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  2. Mengajukan pertanyaan;
  3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  4. Memilih dan dipilih;
  5. Memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mempunyai hak sebagaimana di atas, BPD juga berhak :

  1. Memperoleh biaya operasional;
  2. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
  • Kewajiban BPD

Pimpinan dan Anggota BPD wajib :

  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
  4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
  5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
  6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
  • Larangan BPD

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

  1. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
  2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  3. menyalahgunakan wewenang;
  4. melanggar sumpah/janji jabatan;
  5. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  7. sebagai pelaksana proyek Desa;
  8. menjadi pengurus partai politik;
  9. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  10. menjadi panitia pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa;
  11. menjadi panitia pengisian Anggota BPD; dan
  12. menjadi panitia lelang aset desa.

Susunan Anggota BPD Desa Besowo Periode 2014 – 2019

  1. Ketua: S. H. GUNAWAN,S.Pd,M.Pd
  2. Wakil Ketua : TARMUDJI, SE
  3. Sekretaris : NUR KHAKIM, S.Pd.I
  4. Anggota:
  • HADI SUTRISNO
  • PUJIONO, SH
  • RISWANTO
  • HARTOKO


Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus